MAMUJU — Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya penanganan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. Salah satunya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) dalam penyaluran bantuan tunai bagi masyarakat miskin ekstrem dan masyarakat miskin lainnya di Sulawesi Barat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar dengan Bank Sulselbar.
Penandatanganan MoU berlangsung di Kantor Dinsos P3APMD Sulbar, Rabu, 23 September 2026. Kepala Dinsos P3APMD Sulbar, Darmawati, hadir dalam penandatanganan kerja sama tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan program bantuan sosial berjalan secara tertib dan tepat sasaran.
Kerja sama ini menjadi salah satu langkah untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat penerima manfaat dalam rangka program penanganan kemiskinan di Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala Dinsos P3APMD Sulbar, Darmawati, mengatakan penyaluran bantuan tunai membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak agar bantuan yang telah dianggarkan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan tunai bagi masyarakat miskin ekstrem dan masyarakat miskin lainnya. Kita ingin memastikan bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, tertib, dan akuntabel,” kata Darmawati.
Ia menjelaskan, keterlibatan Bank Sulselbar diharapkan dapat mendukung proses penyaluran bantuan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut Darmawati, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga perbankan, pemerintah kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan program perlindungan sosial memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kami mengharapkan kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat penerima manfaat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Sulselbar menjadi bagian penting untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Darmawati juga menegaskan bahwa Dinsos P3APMD Sulbar akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.
“Yang paling penting adalah bagaimana program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami akan terus melakukan koordinasi dan memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah dapat mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam penanganan kemiskinan di Sulawesi Barat,” jelasnya.
Kerja sama antara Pemprov Sulbar melalui Dinsos P3APMD dan Bank Sulselbar tersebut diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial di Sulawesi Barat, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya sinergi tersebut, penyaluran bantuan tunai Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat miskin ekstrem dan masyarakat miskin lainnya di Sulawesi Barat.