Mamuju – Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat, Nana Darmania, bersama sejumlah staf menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi terkait penguatan sinergi perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Senin (9/11/2026). Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi dan konsultasi lintas institusi dalam membahas pembagian kewenangan, tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Pembahasan difokuskan pada pentingnya membangun sinergi dan memperkuat koordinasi antarlembaga agar perempuan dan anak yang terdampak perceraian tetap mendapatkan perhatian, pendampingan, serta perlindungan yang optimal.
Kepala Bidang PPPA Dinsos P3APMD Sulbar, Nana Darmania, menyampaikan bahwa perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui koordinasi yang terarah dan berkelanjutan.
"Persoalan pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan status hukum perkawinan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pemenuhan hak perempuan dan anak. Karena itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar masing-masing institusi dapat menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga perempuan dan anak tetap memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan," ujar Nana Darmania.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menegaskan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak berjalan secara terpadu.
"Sinergi dan kejelasan pembagian tugas serta kewenangan antarinstansi menjadi hal yang sangat penting. Kita ingin memastikan bahwa perempuan dan anak pasca perceraian tidak kehilangan akses terhadap hak-haknya, baik dari aspek perlindungan, pendampingan maupun pelayanan sosial. Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan," ungkap Darmawati.
Melalui rapat koordinasi dan konsultasi ini, Dinsos P3APMD Sulawesi Barat berharap terbangun kesamaan pemahaman serta komitmen bersama antarinstansi dalam memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian, termasuk memastikan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga berjalan secara sinergis.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong terwujudnya perlindungan perempuan dan anak yang lebih optimal, inklusif, dan berkeadilan.