MAMASA – Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat, Faridah, bersama sejumlah staf melaksanakan monitoring Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di Kabupaten Mamasa, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan monitoring tersebut dipusatkan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamasa sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan pelaksanaan program BKK Desa berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemantauan dan koordinasi terkait pelaksanaan BKK Desa, termasuk perkembangan penyaluran, realisasi kegiatan, serta berbagai aspek administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Kepala Bidang Pemdes Dinsos P3APMD Sulbar, Faridah, menyampaikan bahwa monitoring ini merupakan langkah penting untuk memastikan program BKK Desa terlaksana secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
"Monitoring ini kami lakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan BKK Desa, sekaligus memastikan agar penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Kami juga ingin mengetahui berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa sehingga dapat dicarikan solusi bersama," ujar Faridah.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program BKK Desa. Karena itu, koordinasi dan evaluasi secara berkala perlu terus dilakukan agar pelaksanaan program semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menegaskan bahwa monitoring BKK Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan desa agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Program BKK Desa merupakan salah satu bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap pembangunan desa. Karena itu, pelaksanaannya harus dikawal dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat," ungkap Darmawati.
Darmawati juga berharap melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa dapat terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan setiap program yang didanai melalui BKK Desa dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Melalui monitoring tersebut, Dinsos P3APMD Sulbar berharap pelaksanaan BKK Desa di Kabupaten Mamasa dapat berjalan semakin optimal, sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Sulawesi Barat.